Dr. Iman Wijaya, SH, MH Mantan Kajati Kalteng Dilantik Jadi Staff Ahli Jaksa Agung


KaltengBersuara.com, Jakarta – Jaksa Agung RI, ST. Burhanudin melantik Jaksa Agung Pembinaan dan empat Staff ahli Jaksa Agung pada Kamis (2/10), di Gedung utama Kejagung. Dari kelima pejabat yang dilantik, salah satunya adalah mantan Kajati Kalteng.
Jaksa Agung Muda Pembinaan yang dilantik yaitu: Dr. Hendro Dewanto, SH, M.Hum, sementara 4 orang staff ahli Jaksa Agung lainnya di antaranya:
-Dr. Ponco Hartanto, SH, MH, selaku staff ahli bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya,
-Katarinda Endang Sarwestri, SH, M.H, selaku staff ahli bidang pertimbangan dan pengembangan hukum,
Dr. Iman Wijaya, SH, MH. Selaku Staff Ahli Bidang Akuntabilitas dan Informasi Publik.
-Sarjono, SH, MH, selaku Staff Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama Internasional.
Mengawali amanatnya, Jaksa Agung mengucapkan selamat kepada para pejabat baru yang dilantik. Ia menuturkan bahwa amanah yang diberikan kepada pejabat baru harus memiliki kualitas yang dibutuhkan untuk memimpin dan menggerakkan bidang maupun satuan kerja, dalam upaya membantu mewujudkan visi dan misi Kejaksaan .
“Pelantikan pejabat di lingkungan Kejaksaan bukan semata-mata ceremonial kelembagaan, melainkan bagian dari dinamika organisasi yang mencerminkan komitmen institusi agar mampu menjawab tantangan zaman dan memenuhi ekspektasi publik terhadap penegakan hukum yang profesional, berintegritas, dan berkeadilan,” ujar Jaksa Agung.
Kepada Staf Ahli Jaksa Agung berpesan bahwa mereka yang dilantikmerupakan salah satu unsur penting dalam memberikan pertimbangan, telaahan, dan kajian strategis kepada pimpinan, baik dalam perumusan kebijakan penegakan hukum maupun dalam penyusunan langkah strategis institusi.
“Oleh karenanya, diperlukan kemampuan analisis dan wawasan yang baik, serta kepekaan terhadap dinamika hukum, sosial, ekonomi, politik dan teknologi yang berkembang dengan cepat di tengah Masyarakat,” katanya.
Lebih jauh Burhanudin juga berpesan kepada staff ahli agar sensitifitas terhadap dinamika hukum dan kebijakan public, sehingga mereka mampu merespon berbagai isu secara cepat dan efektif. (redaksi)